RADAR MENIT.COM, SOPPENG – Anggota DPRD Soppeng dari Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dan tetap berpegang pada aturan perundang-undangan sebelum melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai bagian dari lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, ia menegaskan bahwa mutasi ASN bukanlah ruang bebas tafsir kekuasaan. “Ada aturan yang jelas dan tegas yang mengaturnya. Mutasi tidak boleh didasarkan pada suka atau tidak suka, apalagi karena perbedaan pilihan politik,” tegasnya.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang substansinya telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa ASN wajib menjunjung tinggi prinsip netralitas dan sistem merit. Artinya, setiap pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Selain itu, ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memang memberikan kewenangan kepada kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
Namun, menurutnya, kewenangan tersebut bukanlah “cek kosong” untuk melakukan mutasi atas dasar pertimbangan politis.
“Jika mutasi dilakukan karena perbedaan pilihan politik pada masa kontestasi, maka itu berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dan mencederai profesionalisme birokrasi. ASN bukan tim sukses. Mereka adalah aparatur negara yang dilindungi konstitusi dan regulasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak dalam posisi mencampuri hak prerogatif kepala daerah. Namun sebagai lembaga pengawas, DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai hukum, asas keadilan, dan kepentingan pelayanan publik.
Menurutnya, kontestasi politik telah usai dan kini saatnya seluruh elemen pemerintahan fokus membangun daerah. Ia mengingatkan agar birokrasi tidak diwarnai rasa takut akibat mutasi bernuansa politik, karena pada akhirnya pelayanan publik yang akan menjadi korban.
“Kami berharap Bupati dapat menunjukkan kebesaran jiwa sebagai pemimpin seluruh rakyat, bukan hanya pemimpin kelompok tertentu. Kewenangan adalah amanah, bukan alat untuk menyelesaikan dendam politik,” katanya.
Ia menambahkan, rakyat tidak menilai siapa yang dipindahkan dari jabatannya, melainkan bagaimana pemerintahan dijalankan secara adil dan bermartabat.
“Seorang pemimpin besar ditentukan oleh kemampuannya memaafkan dan merangkul, bukan oleh seberapa jauh ia mampu menyingkirkan orang yang pernah berbeda sikap politik. Rakyat sedang menilai, dan sejarah tidak pernah lupa,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ardi Doma mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya…” (HR. Bukhari dan Muslim).
“Sahabat terbaik bagi seorang pemimpin bukan yang pandai memuji, tetapi yang berani menegur demi menjaga amanah,” pungkas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Soppeng
