RADAR MENIT.COM, SOPPENG – Satu tahun kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle di Kabupaten Soppeng, kini menuai beragam tanggapan. Banyak media memberitakan capaian dengan nada pujian: program berjalan, kegiatan terlaksana, seremoni terselenggara. Pemerintahan terlihat aktif, dinamis, dan penuh agenda.
Namun, Anggota DPRD Soppeng dari Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, menyampaikan bahwa dalam demokrasi yang sehat, apresiasi harus berjalan beriringan dengan catatan kritis.
Menurutnya, pemerintahan bukan semata soal pencitraan dan seremoni, melainkan sejauh mana kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pertanyaannya sederhana, apakah daya beli masyarakat membaik? Apakah lapangan kerja bertambah signifikan? Apakah pelayanan publik semakin cepat dan transparan? Apakah petani dan pelaku UMKM sudah merasakan perubahan konkret?” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran legislatif sebagai mitra sekaligus pengawas pemerintah. DPRD, kata dia, adalah penyambung lidah rakyat yang membawa hasil reses untuk diperjuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap SKPD.
“Kami perlu memastikan, apakah aspirasi masyarakat yang kami bawa sudah terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Kritik bukanlah kebencian. Kritik adalah bentuk cinta pada daerah,” tegasnya.
Ardi Doma, mengibaratkan pemerintahan sebagai pengemudi yang membawa sekitar 180 ribu penumpang—masyarakat Soppeng—yang harus diarahkan menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu, ia mendorong media dan elemen masyarakat untuk tetap berani menyampaikan catatan dan masukan agar pemerintah tidak terjebak dalam zona nyaman.
Secara khusus, ia menyoroti sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ia mempertanyakan pengelolaan rumah sakit dan puskesmas, termasuk ketersediaan tenaga medis penunjang. Di sektor pendidikan, masih terdapat sekolah yang membutuhkan ruang kelas baru (RKB) dan fasilitas belajar mengajar yang memadai.
Selain itu, masih adanya sejumlah kepala sekolah berstatus Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH) dalam waktu yang relatif lama dinilai berpotensi menghambat optimalisasi kepemimpinan sekolah.
“Kondisi ini bisa berimplikasi pada kurang maksimalnya perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di sekolah. Kami memandang perlu adanya percepatan pengangkatan kepala sekolah definitif yang memenuhi persyaratan serta memiliki kompetensi kepemimpinan yang memadai melalui mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi program, pemerataan pembangunan desa, serta transparansi anggaran di setiap kecamatan. Menurutnya, jangan sampai terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Pemimpin yang kuat bukanlah yang hanya dipuji, melainkan yang siap mendengar suara berbeda. Demokrasi bukan ruang gema pujian, tetapi ruang dialog dan perbaikan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Idol Ardi berharap tahun kedua pemerintahan menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar memperbanyak kegiatan, tetapi memperdalam kualitas dampaknya bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, rakyat tidak menilai dari baliho dan berita, melainkan dari perubahan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya
